MAIMUNAH
26214334
1EB31
Rangkuman Perekonomian Indonesia
Bab 2
Sejarah Ekonomi Indonesia
1. Sejarah Prokolonialisme
Pada masa
sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia
Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai
Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai
kerajaan dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan dengan damai sementara di
lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas
tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki
Indonesia saat ini. Meskipun demikian, jaringan perdagangan terpadu telah
berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal permulaan sejarah Asia.
Terhubung ke jaringan perdagangan merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan
untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk menjadi
kekuatan besar. Tapi semakin menjadi global jaringan perdagangan ini di
nusantara, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk; suatu perkembangan
yang akhirnya akan mengarah pada kondisi penjajahan.
Keberadaan sumber-sumber
tertulis adalah yang memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah. Karena
sedikitnya sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500
Masehi, sejarah Indonesia dimulai agak terlambat. Diduga sebagian besar tulisan
dibuat pada bahan yang mudah rusak dan ditambah dengan iklim tropis lembab dan
standar teknik konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu - ini berarti
bahwa sejarawan harus bergantung pada inskripsi/prasasti di atas batu dan studi
sisa-sisa candi kuno untuk menelusuri sejarah paling terdahulu nusantara. Kedua
pendekatan ini memberikan informasi mengenai struktur politik tua karena baik
sastra maupun pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan
bagi elit penguasa.
Sejarah Indonesia memiliki ciri
sangat khas, yaitu umumnya berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di
pulau Sumatera dan Jawa). Karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki
sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah (terletak jauh dari jalur
perdagangan utama), hal itu menyebabkan sedikitnya kegiatan politik; suatu
situasi yang berlanjut hingga hari ini.
Pengaruh Agama Hindu dan Budha di Indonesia
Karena posisi strategis
dari garis pantai Sumatera dan Malaysia yang dekat dengan Selat
Malaka, tidaklah mengherankan bahwa kita menemukan Negara pertama yang
berpengaruh besar dalam sejarah Indonesia di daerah pesisir Sumatra, dan
membentang di wilayah geografis yang luas di sekitar selat. Kerajaan ini
dinamakan Sriwijaya dan menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan Samudra
Hindia, Laut Cina Selatan dan Kepulauan Rempah Maluku antara abad ke-13 dan
abad ke-17. Sriwijaya juga dikenang sebagai Pusat di Asia Tenggara untuk studi
agama Budha dengan penekanan utama pada studi bahasa Sansekerta. Dari
sumber-sumber Cina diketahui bahwa para biksu Budha Cina tinggal di Sriwijaya
selama lebih dari satu dekade untuk melanjutkan studi mereka.
Sisa-sisa candi Hindu dan Buddha
yang berasal dari antara abad ke-8 dan ke-10 menunjukkan pemerintahan dua
dinasti di Jawa Tengah. Dinasti ini adalah Dinasti Sailendra (penganut Agama
Budha Mahayana dan kemungkinan besar dinasti yang membangun Candi Borobudur
yang terkenal sekarang berada di dekat Yogyakarta sekitar tahun 800 Masehi) dan
Dinasti Sanjaya (penganut agama Hindu yang membangun kompleks candi Prambanan
sekitar tahun 850 Masehi tidak jauh dari candi Borobudur dan sebagai reaksi
terhadap candi Borobudur tersebut). Keruntuhan perlahan-lahan Sriwijaya dan
munculnya kerajaan besar baru di Jawa ini berarti bahwa kekuasaan politik
secara bertahap berpaling dari Sumatera menuju Jawa.
Kedatangan Islam di Indonesia
Meskipun merupakan kerajaan
Hindu-Buddha, Islam berpengaruh bagi kalangan elit penguasa Majapahit.
Kemungkinan Islam sudah ada di Asia Tenggara maritim dari awal era Islam ketika
pedagang Muslim datang ke Nusantara, membuat permukiman di daerah pesisir,
menikah dengan wanita setempat dan dihormati atas kekayaan mereka yang
diperoleh melalui perdagangan. Beberapa penguasa lokal kemungkinan tertarik
dengan agama baru ini dan dianggapnya menguntungkan untuk menganut keyakinan
yang sama seperti sebagian besar pedagang. Pendirian kerajaan Islam
merupakan langkah logis berikutnya. Diduga rakyat dari raja-raja ini mengikutinya
dengan masuk Islam.
Prasasti pada batu nisan
menunjukkan bahwa pada awal abad ke-13 terdapat sebuah kerajaan Islam di bagian
utara Sumatera disebut Pasai atau Samudera. Kerajaan ini dianggap sebagai
kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dari Sumatra Utara, pengaruh Islam
kemudian menyebar ke arah timur melalui perdagangan. Di pesisir pantai utara
Jawa berbagai kota Islam muncul selama abad ke-14. Meskipun demikian, tidaklah
mungkin kalau beberapa bangsawan Jawa dari Majapahit di Jawa Timur memeluk agama
Islam karena perdagangan. Mereka mungkin merasa derajatnya jauh lebih tinggi
dibanding dengan kelas sosial pedagang. Kemungkinan besar bangsawan Jawa ini
dipengaruhi oleh ulama Sufi dan orang-orang suci atau wali yang
mengaku memiliki kekuatan supranatural (karomah).
Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia
Cerita tentang kekayaan Malaka telah
mencapai Eropa dan menggoda bangsa Portugis, yang memiliki teknologi navigasi
maju, untuk berlayar ke bagian dunia ini agar bisa memiliki pengaruh lebih
besar pada jaringan perdagangan rempah-rempah dunia (dan akan membuat
penghasilan mereka lebih tinggi). Pada tahun 1511 Malaka ditaklukkan oleh
armada Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Meskipun demikian,
penaklukan ini memiliki konsekuensi yang luas bagi jalur perdagangan. Malaka,
yang dulu merupakan pelabuhan kaya, dengan cepat hancur di bawah kekuasaan
Portugis yang tidak pernah berhasil memonopoli perdagangan Asia. Setelah
penaklukan, para pedagang segera mulai menghindari Malaka dan pergi membawa
bisnis mereka ke beberapa pelabuhan lain. Johor (Malaysia), Aceh (Sumatra) dan
Banten (Jawa) adalah negara yang mulai mendominasi perdagangan rempah-rempah
karena pergeseran jalur-jalur perdagangan.
Belanda juga tertarik untuk
membangun cengkeraman yang kuat pada jaringan perdagangan rempah-rempah di Asia
Tenggara. Ekspedisi pertama mereka mencapai Banten pada tahun 1596 tapi
disertai dengan permusuhan antara Belanda dan penduduk pribumi. Setelah tiba
kembali di Belanda, ekspedisi ini masih menunjukkan keuntungan besar yang
memperlihatkan bahwa ekspedisi ke kawasan Asia Tenggara sebenarnya menghasilkan
banyak uang. Namun saking banyaknya ekspedisi yang diadakan oleh beberapa
perusahaan Belanda (ke Nusantara), menimbulkan dampak negatif pada keuntungan
mereka. Persaingan memperebutkan rempah-rempah mendongkrak kenaikan harganya di
Nusantara sementara peningkatan pasokan rempah-rempah menyebabkan penurunan
harga di Eropa. Hal ini membuat pemerintah Belanda memutuskan untuk
menggabungkan perusahaan pesaingnya menjadi satu badan usaha yang disebut
Serikat Dagang Hindia Timur (Vereenigde Oost Indische Compagnie-,
disingkat VOC).
Menuju Pemerintahan Kolonial di Indonesia
Sementara itu, negara-negara
Islam terus berkembang di Nusantara. Di Aceh (Sumatra) Sultan Iskandar Muda
mendirikan kekuasaan besar di awal abad ke-17, mengendalikan cadangan lada dan
timah. Namun, ia tidak pernah berhasil membangun hegemoni di sekitar Selat
Malaka seperti Johor dan Portugis yang merupakan pesaing kuat. Setelah
pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mengalami periode panjang perpecahan internal
yang menghentikannya menjadi kekuatan penting di luar ujung utara Sumatera. Di
Jawa Tengah dua kekuasaan Islam baru yang kuat muncul di paruh kedua abad
ke-16. Kekuasaan ini adalah distrik Pajang dan Mataram yang, setelah melalui
perjuangan panjang, berhasil menghentikan dominasi politik daerah pesisir di
utara Jawa. Mataram menjadi dinasti yang paling kuat dan paling lama dari
dinasti Jawa modern, dengan masa pemerintahan Sultan Agung sebagai kejayaan
politik. Sultan Agung berkuasa pada tahun 1613-1646 dan berhasil menaklukkan
hampir seluruh daratan Jawa, kecuali kerajaan Banten di Jawa Barat dan kota
Batavia. Penguasaan Belanda terhadap Batavia adalah ibarat onak/duri di mata
Sultan Agung yang ingin menguasai seluruh daratan pulau. Dalam dua kesempatan
ia mengirim pasukannya untuk menaklukkan kota Belanda ini tapi gagal
kedua-duanya.
VOC dengan cepat menyebarkan
kekuasaannya di Nusantara dan mendapatkan kendali atas produksi cengkeh dan
pala di Kepulauan Banda (Maluku) dengan menggunakan langkah-langkah ekstrim
seperti genosida (pembantaian massal). VOC terus memperluas jaringan pos
perdagangannya di seluruh Nusantara. Kota dan pelabuhan yang memainkan peran
sentral dalam jaringan perdagangan Belanda ini adalah Surabaya (Jawa Timur),
Malaka (Malaysia Barat) dan Banten (Jawa Barat). Meskipun undang-undang VOC
pada awalnya tidak memperbolehkan mengganggu politik internal negara pribumi,
namun VOC mengakar cukup kuat dalam politik Mataram di Jawa Tengah. Setelah
kematian Sultan Agung, Mataram dengan cepat merosot dan sengketa suksesi muncul
sekitar akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Belanda memainkan taktik
memecah-belah dan menaklukkan yang pada akhirnya mengakibatkan pembagian
kerajaan Mataram menjadi empat bagian dengan penguasanya menjadi tunduk kepada
Belanda. Meskipun kedudukan Belanda masih agak lemah di luar Pulau Jawa,
perkembangan politik di Jawa ini dapat dianggap sebagai tahap awal penjajahan
Belanda di Nusantara.
2. Sistem Monopoli VOC
Tujuan utama V.O.C/kompeni adalah mencari keuntungan
dengan jalan berdagang, tetapi karena dalam perdagangannya selalu berusaha
untuk mendapat monopoli, dan tidak menghendaki perdagangan yang bebas dimana
tiap-tiap orang leluasa dapat melakukan jual-beli, dengan sendirinya perdagangan
Kompeni selalu mendapatkan pertentangan dan mau tidak mau akan selalu
bergandengan dengan peperangan, yang mengacaukan keamanan dan perdagangan.
Dengan berbagai cara VOC
berusaha menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia serta pelabuhan-pelabuhan
penting. Juga memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan strategi
berusaha menguasai salah satu pelabyhan penting, yang akan dijadikan pusat VOC.
Sehingga untuk itu mereka mengincar kota Jayakarta. Ketika itu Jayakarta berada
di bawah kekuasaan kerajaan islam Banten, Sultan Banten mengangkat Pangeran
Wijayakrama sebagai adipati di Jayakarta.
Mula-mula VOC mendapat izin
dari Pangeran Wijayakrama untuk mendirikan kantor di Jayakarta, tetapi ketika
gubernur jendral dijabat oleh J.P. Coen. Pada tahun 1619 Pangeran Wijayakrama
diserang, dan kota Jayakarta direbut dan di bakar. Diatas reruntuhan kota
Jayakarta, J.P Coen membangun kota baru, yang di beri nama Batavia. Batavia kemudian
menjadi pusat VOC. Usaha VOC semakin kuat untuk menguasai kerajaan dan
pelabuhan penting. Cara melakukannya dengan politik divide et impera atau
politik mengadu dombakan sesame bangsa Indonesia antara satu kerajaan dengan
kerajaan lain. tujuannya yaitu agar kerajaan di Indonesia menjadi lemah,
sehingga mudah dikuasainya. VOC juga sering ikut campur dalam urusan campur
tangan dalam urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Dalam usahanya untuk melaksanakan
monopoli, VOC menetapkan beberapa peraturan guna menguasai perdagangan
rempah-rempah di Maluku, yaitu sebagai berikut :
·
Rakyat Maluku dilarang untuk menjual
rempah-rempah selain kepada VOC
·
Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC
·
Tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan VOC
Agar pelaksanaan monopoli
tersebut ditaati oleh rakyat, maka VOC membuat pelayaran Hongi, yaitu patrol dengan
perahu kora-kora yang dilengkapi dengan senjata untuk mengawasi pelaksanaan
monopoli di Maluku. Bila terjadi pelanggaran maka pelakunya dijatuhi hukuman. Hukumannya
yaitu Ekstirpasi yaitu berupa pembinasaan tanaman rempah-rempah milik petani
yang melanggar monopoli, dan pemiliknya disiksa atau dibunuh. Akibatnya penderitaan
rakya memuncak. Karena kekejaman tersebut timbullah berbagai perlawanan di
berbagai daerah.
3. Sistem Tanam Paksa
Latar Belakang Timbulnya Sistem
Tanam Paksa
Sejak
awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk
membiayai peperangan, baik di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan Belgia)
maupun di Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda
harus menanggung hutang yang sangat besar.
Untuk
menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den
Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok
menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar
hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu,
Van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman
ekspor.
Oleh
karena itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga rakyat jajahan untuk
melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya dapat laku di pasaran dunia
secara paksa. Setelah tiba di Indonesia (1830) Van den Bosch menyusun program
sebagai berikut :
·
Sistem sewa tanah dengan uang harus
dihapus karena pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.
·
Sistem tanam bebas harus diganti
dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh
pemerintah.
·
Pajak atas tanah harus dibayar
dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.
Aturan-Aturan Tanam Paksa
Sistem
tanam paksa yang diajukan oleh Van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan
dari sistem tanam wajib (VOC) dan sistem pajak tanah (Raffles) dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
·
Penduduk desa yang punya tanah
diminta menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di
pasaran dunia.
·
Tanah yang disediakan bebas dari
pajak.
·
Hasil tanaman itu harus diserahkan
kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak maka
kelebihannya akan dikembalikan kepada petani.
·
Waktu untuk menanam tidak boleh
melebihi waktu untuk menanam padi.
·
Kegagalan panenan menjadi tanggung
jawab pemerintah.
·
Wajib tanam dapat diganti dengan
penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau di
pabrik-pabrik selama 66 hari.
·
Penggarapan tanaman di bawah
pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda
bertindak sebagai pengawas secara umum.
Adanya
cultuur procent menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi
berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup memberatkan beban rakyat.
Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha
memperbesar setoran, akibatnya timbulah penyelewengan-penyelewengan, antara
lain sebagai berikut :
·
Tanah yang disediakan melebihi 1/5,
yakni 1/3 bahkan 1/2, malah ada seluruhnya, karena seluruh desa dianggap subur
untuk tanaman wajib.
·
Kegagalan panen menjadi tanggung
jawab petani.
·
Tenaga kerja yang semestinya dibayar
oleh pemerinah tidak dibayar.
·
Waktu yang dibutuhkan tenyata
melebihi waktu penanaman padi.
·
Perkerjaan di perkebunan atau di
pabrik, ternyata lebih berat daripada di sawah.
·
Kelebihan hasil yang seharusnya
dikembalikan kepada petani, ternyata tidak dikembalikan.
·
Pelaksanaan
sistem tanam paksa banyak menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung untuk
mengadakan eskploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh karena itu, sistem
tanam paksa menimbulkan akibat sebagai berikut :
·
Sawah ladang menjadi terbengkelai
karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun
drastis.
·
Beban rakyat semakin berat karena
harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti
kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.
·
Akibat bermacam-macam beban
menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
·
Timbulnya bahaya kemiskinan yang
makin berat.
·
Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah
penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis.
4.
Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal
Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sitem ekonomi yang aset-aset
produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor
individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk
memperoleh laba. Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis
merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang
untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual
barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam perekonomian liberal kapitalis
setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua
orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan
bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas.
Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal kapitalis :
·
Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber
produksi.
·
Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam
kegiatan ekonomi.
·
Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan
pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
·
Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam
mencari keuntungan.
·
Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
·
Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonom.
·
Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu
tinggi.
Keuntungan :
·
Menumbuhkan inisiatif dan kerasi
masyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu
perintah dari pemerintah.
·
Setiap individu bebas memiliki untuk
sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi
masyarakat dalam perekonomian.
·
Timbul persaingan semangat untuk maju
dari masyarakat.
·
Mengahsilkan barang-barang bermutu
tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.
·
Efisiensi dan efektifitas tinggi,
karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.
Kelemahan :
·
Terjadinya persaingan bebas yang tidak
sehat.
·
Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang
miskin semakin miskin.
·
Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
·
Banyak terjadinya gejolak dalam
perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
·
Pemerataan pendapatan sulit dilakukan,
karena persaingan bebas tersebut.
5. Era
Pendudukan Jepang
Penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan
berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia oleh Presiden RI Soekarno. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II,
Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan
di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke AS dan Britania. Negosiasi dengan Jepang
yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni
1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu.
Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan
revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir
dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran
Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga
dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad
Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi,
pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di
mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di
daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan,
terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan
perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target
sasaran dalam penguasaan Jepang.
Penjajahan Jepang di Indonesia
Bala Tentara Nippon adalah sebutan resmi
pemerintahan militer pada masa pemerintahan Jepang. Menurut UUD No. 1 (7 Maret
1942), Pembesar Bala Tentara Nippon memegang kekuasaan militer dan segala
'kekuasaan yang dulu dipegang oleh Gubernur Jenderal (pada masa kekuasaan
Belanda).
Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang yaitu angkatan darat (Rikugun) dan angkatan laut (Kaigun). Masing-masing angkatan mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam hal ini Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu:
Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang yaitu angkatan darat (Rikugun) dan angkatan laut (Kaigun). Masing-masing angkatan mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam hal ini Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu:
·
Daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya
Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun.
·
Daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah
Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun. Daera
Sumatera dipisahkan pada tahun 1943, tapi masih berada di bawah kekuasaan
Rikugun.
·
Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara,
Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaigun.
6.
Cita-cita Ekonomi Merdeka
Bung Hatta pernah berkata,
“dalam suatu Indonesia Merdeka yang dituju, yang alamnya kaya dan tanahnya
subur, semestinya tidak ada kemiskinan. Bagi Bung Hatta, Indonesia Merdeka tak
ada gunanya jika mayoritas rakyatnya tetap hidup melarat. “Kemerdekaan nasional
tidak ada artinya, apabila pemerintahannya hanya duduk sebagai biduanda
dari kapital asing,” kata Bung Hatta. (Pidato Bung Hatta di New York, AS, tahun
1960)
Karena itu, para pendiri
bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian merumuskan apa yang
disebut “Cita-Cita Perekonomian”. Ada dua garis besar cita-cita perekonomian
kita. Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan feodalistik. Kedua,
memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Cita-cita perekonomian kita
tidak menghendaki ketimpangan. Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan
penumpukan kemakmuran di tangan segelintir orang tetapi pemelaratan mayoritas
rakyat. Tegasnya, cita-cita perekonomian kita menghendaki kemakmuran seluruh
rakyat. Supaya cita-cita perekonomian itu tetap menjiwai proses penyelenggaran
negara, maka para pendiri bangsa sepakat memahatkannya dalam buku Konstitusi
Negara kita: Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 merupakan
sendi utama bagi pelaksanaan politik perekonomian dan politik sosial Republik
Indonesia.
Dalam pasal 33 UUD 1945, ada
empat kunci perekonomian untuk memastikan kemakmuran bersama itu bisa tercapai.
Pertama, adanya keharusan bagi peran negara yang bersifat aktif dan efektif.
Kedua, adanya keharusan penyusunan rencana ekonomi (ekonomi terencana).
Ketiga, adanya penegasan soal prinsip demokrasi ekonomi, yakni pengakuan
terhadap sistem ekonomi sebagai usaha bersama (kolektivisme).
Dan keempat, adanya penegasan bahwa muara dari semua aktivitas ekonomi,
termasuk pelibatan sektor swasta, haruslah pada “sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.
7. Ekonomi Indonesia Setiap Periode
Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi
A.
Orde Lama
Pada era Orde Lama, masa pemerintahan presiden Soekarno
antara tahun 1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara (MPRS) yang
menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional:
- TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara
- TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969,
- Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
Dengan dasar perencanaan tersebut membuka peluang dalam
melakukan pembangunan Indonesia yang diawali dengan babak baru dalam
mencipatakan iklim Indonesia yang lebih kondusip, damai, dan sejahtera. Proses
mengrehablitasi dan merekontruksi yang di amanatkan oleh MPRS ini diutamakan
dalam melakukan perubahan perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional
yang telah didera oleh kemiskinan dan kerugian pasca penjajahan Belanda.
Pada tahun 1947 Perencanaan pembangunan di Indonesia diawali
dengan lahirnya “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi”. Perencanaan pembangunan 1947
ini masih mengutamakan bidang ekonomi mengingat urgensi yang ada pada waktu itu
(meskipun di dalamnya tidak mengabaikan sama sekali masalah-masalah nonekonomi
khususnya masalah sosial-ekonomi, masalah perburuhan, aset Hindia Belanda,
prasarana dan lain lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial). Tanpa
perencanaan semacam itu maka cita-cita utama untuk “merubah ekonomi kolonial
menjadi ekonomi nasional” tidak akan dengan sendirinya dapat terwujud. Apalagi jika
tidak diperkuat oleh Undang-Undang yang baku pada masa itu. Sekitar tahun 1960
sampai 1965 proses sistem perencanaan pembangunan mulai tersndat-sendat
dengan kondisi politik yang masih sangat labil telah menyebabkan tidak cukupnya
perhatian diberikan pada upaya pembangunan untuk memperbaiki kesejahtraan
rakyat.
Pada masa ini perekonomian Indonesia berada pada titik yang
paling suram. Persediaan beras menipis sementara pemerintah tidak memiliki
kemampuan untuk mengimpor beras serta memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga
barang membubung tinggi, yang tercermin dari laju inflasi yang samapai 650
persen ditahun 1966. keadaan plitik tidak menentu dan terus menerus bergejolak
sehingga proses pembangunan Indonesia kembali terabaikan sampai akhirnya muncul
gerakan pemberontak G-30-S/PKI, dan berakir dengan tumbangnya kekuasaan
presiden Soekarno.
B.
Orde Baru
Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai
Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde
Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani
sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala
tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai
Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah
Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang
kepada Soeharto secara penuh. Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan
stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional
terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional.
Pada era Orde Baru ini, pemerintahan Soeharto menegaskan
bahwa kerdaulatan dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan
berkepribadian dalam bidang sosial budaya. Tekad ini tidak akan bisa terwujud
tanpa melakukan upaya-upaya restrukturisasi di bidang politik (menegakkan
kedaulatan rakyat, menghapus feodalisme, menjaga keutuhan teritorial Indonesia
serta melaksanakan politik bebas aktif), restrukturisasi di bidang ekonomi (menghilangkan
ketimpangan ekonomi peninggalan sistem ekonomi kolonial, menghindarkan
neokapitalisme dan neokolonialisme dalam wujudnya yang canggih, menegakkan
sistem ekonomi berdikari tanpa mengingkari interdependensi global) dan
restrukturisasi sosial budaya (nation and character building, berdasar
Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila serta menghapuskan budaya inlander).
Pada masa ini juga proses pembangunan nasional terus digarap
untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
Pendapatan perkapita juga meningkata dibandingkan dengan masa orde lama. Kesemuanya
ini dicapai dalam blueprint nasional atau rencana pembangunan nasional.
Itulah sebabnya di jaman orde lama kita memiliki rencana-rencana pembangunan
lima tahun (Depernas) dan kemudian memiliki pula Pembangunan Nasional Semesta
Berencana Delapan-Tahun (Bappenas). Di jaman orde baru kita mempunyai Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, Repelita II, Repelita III, Repelita IV,
Repelita V,dan Repelita VII (Bappenas).
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya
krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus
memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus
memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat.
Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya
kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan
utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi
besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu
terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas
Trisakti. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai
“Pahlawan Reformasi”.
Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto
berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi.
Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU
Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU
Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk
karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya
penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
C.
Reformasi
Setelah terjadi berbagai goncangan ditanah air dan berbagai
tekanan rakyat kepada presiden Soeharto, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998
Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan
menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini
menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam
sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
Selain itu pada masa ini juga memberi kebebasan dalam
menyampaikan pendapat, partisipasi masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini
terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan
ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah.
Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada
pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan
Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
Dengan hadirnya reformasi pembangunan dapat di kontrol
langsung oleh rakyat, dan kebijakan pembangunanpun didasari demokrasi yang
bebunyi dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga dengan dasar ini partisipasi
rakyat tidak terkekang seperti pada masa orde baru,kehidupan perekonomian
Indonesia dapat didorong oleh siap saja. Selain pemabangunan nasional pada masa
ini juga ditekankan kepada hak daerah dan masyarakatnya dalam menentukan
daerahnya masing-masing, sehingga pembangunan daerah sangat diutamakan
sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang no 32/2004,Undang-Undang 33/2004,
Undang-Undang 18/2001 Untuk pemerintahan Aceh, Undang-Undang 21/2001 Untuk
Papua. Keempat undang-undang ini mencerminkan keseriusan pusat dalam
melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah dan rakyat di daerah agar daerah
dapat menentukan pembangunan yang sesuai ratyatnya inginkan.
Daftar
Pustaka :
