MAIMUNAH
26214334
1EB31
Rangkuman Perekonomian Indonesia
Bab 1
Sistem Ekonomi Indonesia
1.
Pengertian Sistem
Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma)
dan bahasa Yunani (sustēma)
adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering
dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana
suatu model matematika
seringkali bisa dibuat.
Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling
berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak,
contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari
beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga
membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat
yang berada dinegara tersebut. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah
sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.
2.
Sistem Ekonomi dan Sistem Politik
Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan
tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi
untuk meraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi
oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati
diri bangsa, dan struktur ekonomi.
Sistem
Ekonomi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu :
1. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis)
Sistem
ekonomi Pasar/Liberal/Kapitalis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur
oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal
merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala
bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang
seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara
Eropa dan Amerika Serikat.
Ciri-ciri
:
·
Menerapkan sistem persaingan bebas
·
Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam
konsumsi
·
Peranan pemerintah dibatasi
·
Peranan modal sangat penting
Kelebihan
:
·
Setiap individu bebas memiliki alat
produksi sendiri
·
Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena
adanya persaingan
·
Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat
·
Kualitas barang lebih terjamin
Kekurangan
:
·
Sulit terjadi pemerataan pendapatan.
·
Rentan terhadap krisis ekonomi
·
Menimbulkan monopoli
·
Adanya eksploitasi
2. Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme /
Sosialis)
Sistem
ekonomi etatisme/sosialis merupakan sistem ekonomi dimana ekonomi diatur
negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung
jawab negara atau pemerintah pusat. Dalam perekonomian ini yang menjadi dasar
adalah Karl Marx , dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan
maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas, sehingga akan
menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba,
Korea Utara, dan negara komunis lainnya.
Ciri-ciri
:
·
Hak milik individu tidak diakui.
·
Seluruh sumber daya dikuasai negara.
·
Semua masyarakat adalah karyawan bagi
negara.
·
Kebijakan perekonomian disusun dan
dilaksanakan pemerintah.
Kelebihan :
·
Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam
pembentukan harga.
·
Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi
secara merata.
·
Pelaksanaan pembangunan lebih cepat.
·
Pemerintah bebas menentukan produksi
sesuai kebutuhan masyarakat.
Kekurangan :
Kekurangan :
- Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha
- Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya.
- Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang.
3. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem
ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi
liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah
melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta
(masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi
yang ingin mereka jalankan.
Ciri-ciri :
- Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
- Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
- Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
- Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah
- Kestabilan ekonomi terjamin
- Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil
- Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu
Kekurangan
:
- Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta
- Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta
Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem
perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD
1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk
rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi
ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun
pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara
berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian.
Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah,
swasta, dan masyarakat.
Ciri-ciri
positif :
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ciri-ciri
negatif :
- Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
5.
Sistem Ekonomi Kerakyatan
Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan
mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa
sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi
ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah
yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang
menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.
Ciri-ciri
:
- Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
- Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
- Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
- Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
Sistem Politik
Sistem
Politik
adalah kumpulan pendapat-pendapat dan lain-lain yang membentuk satu kesatuan
yang berhubung-hubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta
melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antara
individu satu sama lainnya atau dengan negara dan hubungan negara dengan
negara.
Pengertian Sistem Politik Menurut Para Ahli :
- Sukarna : Sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh suatu kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, pengaturan negara dengan negara, atau negara dengan rakyatnya.
- Robert Dahl : Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan.
- David Easton : Sistem politik adalah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialosikan secara otoritatif kepada masyarakat.
- Rusadi kantaprawira : Sistem politik merupakan mekanisme atau cara kerja serangkaian fungsi atau peranan dalam sistim politik yang berhubungan atau sama lain dan menunjukan suatu proses yang langgeng.
Komponen
Sisitem Politik
Menurut Samuel P.Huntingon komponen sistem
politik meliputi:
1.
Kultur, yaitu nilai-nilai, sikap, orientasi,
mitos dan kepercayaan yang relevan terhadap politik yang berpenagruh terhadap
masyarakat
2.
Struktur, yaitu organisasi formal dalam
masyarakat yang digunakan untuk menjalankan keputusan-keputusan yang berwenang.
3.
Kelompok, yaitu bentuk-bentk social dan
ekonomi, baik formal maupun nonformal, yang berpartisipasi dalam mengajukan
tuntutan-tuntutan terhadap struktur politik
4.
Kepemimpinan, yaitu individu dalam lembaga-lembaga
politik dan kelompok-kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada
yang lainnya dalam memberikan alokasi nilai-nilai
5.
Kebijakan, yaitu pola-pola kegiatan
pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan
dalam masyarakat
3.
Kapitalisme dan Sosialisme
Sistem Ekonomi Kapitalisme
Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang
memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan
perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan
lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk
memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan,
tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi
Dalam perekonomian kapitalisme setiap warga
dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas
bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas
malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.
Ciri-ciri
sistem ekonomi Kapitalisme :
- Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
- Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
- Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingann (keuntungan) sendiri
- Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonism)
Sistem
Ekonomi Sosialisme
Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan
yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi
dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk
mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik,
telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.
Sistem ekonomi sosialisme adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan
atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik
dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan
produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang
diharapkan.
Sistem Sosialis ( Socialist Economy) berpandangan bahwa kemakmuran
individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai
Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor
produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.
Prinsip
Dasar Ekonomi Sosialisme : - Pemilikan harta oleh Negara
- Kesamaan ekonomi
- Disiplin Politik
- Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).
- Peran pemerintah sangat kuat
- Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi
4.
Persaingan Terkendali
Persaingan terkendali
merupakan persaingan yang terencana dan dikendalikan pemerintah untuk
menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu dengan cara
membuka prioritas-prioritas bidang usaha, termasuk juga prioritas lokasi usaha
misalnya dengan mengumumkan daftar negatif investasi.
Untuk menghindari
persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintah
mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha. Sangat
terbuka peluang bagi setiap pekerja/ pemodal untuk mendapatkan imbalan lebih.
Kompetisi untuk
memperbaiki taraf kehidupan, baik antarindividu maupun antarbadan-usaha,
pemerintah tidak membatasi pilihan seseorang untuk memasuki bidang
pendidikan/keahlian yang diminatinya. Pemerintah turut mengatur penyediaan
bidang pendidikan/ keahlian, berdasarkan proyeksi kebutuhan. Jadi, tidak
sepenuhnya dilepas kepada pihak swasta.
Pemerintah juga mengendalikannya
dengan membaca prioritas-prioritas bidang usaha, termasuk juga prioritas lokasi
usaha. Dalam hal penerimaan imbalan atas prestasi kerja, juga sangat terbuka
peluang bagi setiap pekerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan melebihi sekedar
kebutuhannya. Justru pemerintah mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja,
agar memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak.
Ciri-ciri Persaingan Terkendali :
·
Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia
mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD
45.
·
Pengakuan terhadap kompetisi antar
individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari
keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan,
persaingan, dan membuka prioritas usaha.
·
Pengakuan terhadap penerimaan imbalan
oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan.
Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.
·
Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya
percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN
dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan
(UKM) dan membantu permodalan.
5.
Kadar Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur-unsur kapitalisme
dan sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk
melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” ini mewarnai perekonomian,
seseorang bisa melihatnya dari dua pendekatan. Pertama adalah Pendekatan Faktual-Struktural, yakni
menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua
adalam Pendekatan Sejarah,
yakni menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke
waktu.
Untuk mengetahui kadar keterlibatan
pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan Faktual-Struktural dapat
diukur dengan menggunakanKesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan Y = C + I + G + ( X-M ).
Diamana
:
Y
= Pendapatan Nasional
C
= Pengeluaran konsumsi masyarakat mewakili sector orang perorangan atau rumah
tangga.
I = Pengeluaran investasi perusahaan-perusahaan
mewakili sector usaha swasta.
G
= Pengeluaran konsumsi pemerintah mewakili sector pemerintahan
X
= ekspor
M
= impor
Pengukuran
kadar keterlibatan pemerintah dengan pendekatan ini dapat pula dilakukan dengan
mengamati peranan pemerintah dalam mengatur sector-sektor produksi (lapangan
usaha) dan berbagai kegiatan bisnis, terutama dalam hal penentuan harga dan
tata niaganya.
Peranan
pengeluaran konsumsi pemrintah relative konstan atau stabil. Peranan pemerintah
dalam perekonomian tidak cukup hanya dilihat melalui variable G. Hal ini
mengingat didalam I sesungguhnya terdapat pula unsure investasi pemerintah.
Begitupun halnya dengan variable (X-M), selisih ekspor-impor. Dapat disimpulkan
bahwa peranan konsumtif pemerintah tidak semakin membesar, bahkan cenderung
menurun. Dan keterlibatan pemerintah dalam mengatur sektor-sektor produksi dan
berbagai kegiatan bisnis, terutama dalam hal penentuan harga dan tata niaga.
Nyaris di semua sektor dan segala kegiatan bisnis, pemerintah turut terlibat
sebagai “pemain” dalam percaturan ekonomi
Dengan pendekatan
Sejarah, betapa bangsa atau masyarakat kita tidak pernah dapat menerima
pengelolaan makro ekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun sangat bias
ke sosilalisme. Perekonomian ini baru berjalan mantap, dalam arti
pekembangannya signifikan, semenjak orde baru perekonomian (sebagai sebuah
sistem) dikelola secara ulur tarik diantara kapitalisme dan sosialisme.
Sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan
sistem ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia. Derasnya arus
globalisiasi bersamaan dengan bubarnya sejumlah Negara komunis utama yang
bersistem ekonomi sosialisme, telah menggiring Indonesia tersesat arus
kapitalisme.
Daftar
Pustaka :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar